Pemerintah Harus Tinjau Ulang Penghapusan Honorer, Kata Dedi Mulyadi

GenPI.co - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan tenaga honorer.

Sebad, dia khawatir penghapusan honorer akan mengganggu pelayanan publik.

"Nasib tenaga honorer sekarang ini sudah di ujung tanduk dan dikhawatirkan pelayanan publik akan ambruk," katanya, dilansir dari Antara, Kamis (25/8).

BACA JUGA:  Aplikasi Pendataan Honorer Rilis Hari Ini, BKD Sudah Siap?

Menurut dia, rencana penghapusan tenaga honorer akan berpengaruh pada pelayanan publik karena sebagian besar layanan masyarakat dilakukan tenaga honorer.

Pasalnya, banyak petugas pelayanan publik di bidang krusial yang berstatus honorer, seperti pegawai peternakan, puskesmas, hingga guru.

BACA JUGA:  Siap-siap! Aplikasi Pendataan Honorer Akan Rilis Minggu Ini

"Jadi, kalau dihapus tanpa menghitung berdasarkan kebutuhan, akan lumpuh pelayanan pemerintah," katanya.

Dedi mengatakan jika pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan masa pengabdian masih diberlakukan, permasalahan seperti saat ini tidak akan terjadi.

BACA JUGA:  Kabar Baik Buat Honorer, Guru Lulus PG Bisa Langsung jadi PPPK

Namun, kini kebijakan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News