GenPI.co 
Eisha juga menambahkan, saat ini kuota BBM pertalite sudah mencapai 70 persen dari total yang dialokasikan sampai dengan akhir tahun, artinya untuk memastikan ketersediaannya maka perlu meningkatkan jumlah quota.
"Ketersediaan BBM ini juga sangat penting, jika langka maka perekonomian juga akan sulit. Dengan harga minyak dunia yang tinggi, sebagai importir minyak ketika harga BBM subsidi rendah, pengguna BBM nonsubsidi banyak yang beralih ke BBM subsidi, ini yang membuat beban APBN untuk energi semakin besar," ungkap dia.
Pemerintah kini juga dihadapkan dengan agenda-agenda pencapaian yang harus sesuai dengan rencana dan target, seperti defisit anggaran yang harus dijaga.
BACA JUGA: Efektifkah Kenaikan Harga BBM Pertalite? Begini Kondisinya
Selain itu, memastikan agenda pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga perlu berjalan, misalnya menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik, mencegah stunting, dan lain-lain.
"Memang anggaran untuk masyarakat miskin ini perlu dipastikan benar-benar manfaatnya, dibandingkan mengeluarkan subsidi energi yang tidak tepat sasaran penerimanya, namun membuat pengeluaran APBN membengkak," terang dia.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal Harga BBM Naik: BBM 303
Pemerintah lantas disarankan perlu mengurangi subsidi energi yang tidak tepat sasaran, karena subsidi tersebut ikut dinikmati oleh masyarakat mampu.
Peraih gelar doktor di Waseda University Amerika Serikat (AS) menuturkan untuk mengurangi beban APBN dan menjaga defisit APBN maka perlu kenaikan harga BBM bersubsidi.
BACA JUGA: Harga BBM Dikabarkan Naik, DPR Beri Kabar Bahagia
"Kenaikan harga BBM subsidi bisa menggerus daya beli masyarakat yang belum pulih, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin masih belum kembali daya belinya, sehingga perlu adanya bantalan sosial bagi masyarakat yang miskin dan rentan miskin tersebut, untuk menjaga daya beli mereka," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
