GenPI.co 
GenPI.co - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan terkait dugaan kebocoran 105 juta data pemilih jangan sampai mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebab, terindikasi ada hal mengganjal soal jumlah data 105 juta, padahal total pemilih 2019 sebanyak 192 juta orang, artinya ada 87 juta lebih data yang belum ada.
Hal itu disampaikan Pakar keamanan siber Pratama Persadha saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis (8/9/2022).
BACA JUGA: KPU Tak Temukan Ada Kebocoran Data Siber, Kata Idham Holik
"Jangan sampai data pemilih bocor ini menjadi hal yang kontraproduktif pada penyelenggaraan Pemilu 2024," tegas dia.
Pratama bahkan sempat mengonfirmasi kepada hacker Bjorka terkait dengan kebocoran data pemilih yang mencapai seratusan juta itu.
BACA JUGA: 98 Anggota KPU yang Dicatut Jadi Kader Parpol Harus Bikin Surat Keberatan
Namun, hingga saat ini Pratama belum mendapat jawaban dari hacker Bjorka.
Dia juga memperkirakan masyarakat bakal mengalihkan perhatian ke KPU terkait dengan dugaan kebocoran data pemilih tersebut, sehingga mereka perlu melakukan pengecekan apakah ada anomaly traffic.
BACA JUGA: Bawaslu Ungkap Ada Penemuan Menarik Pendaftaran Parpol ke KPU
"Bila tidak ada, terbuka kemungkinan terjadi insider threat attack (serangan ancaman dari dalam)," ungkap Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
