GenPI.co 
"Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah merealisasikan program PTSL dengan dana hibah dari APBD sebanyak 10.000. Dan katanya tahun depan 15.000, apalagi mudah-mudahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-nya juga dibebaskan. Alhamdulillah," lanjut Hadi Tjahjanto.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengingatkan kepada para penerima sertifikat untuk menjaga sertifikat dengan baik.
Misalnya, dengan memfotokopi sertifikat tersebut sehingga jika ada musibah yang menyebabkan sertifikat hilang, dapat diurus langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.
BACA JUGA: Menteri Hadi Tjahjanto Pelajari Laporan Mafia Tanah di Kotabaru
"Pesan Bapak Presiden di fotokopi. Kalau ada musibah sertifikat yang fotokopi bisa ditukar di Kantah. Kami ucapkan selamat kepada penerima sertifikat, dan saya harapkan semoga bisa disimpan dengan baik. Apabila ada orang yang datang ingin pinjam sertifikat, jangan diberikan, karena itu adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak bisa diganggu gugat," pesan Menteri ATR/Kepala BPN.
Bupati Tanah Laut Sukamta dalam kesempatan yang sama menyatakan pentingnya program PTSL bagi masyarakat Tanah Laut.
BACA JUGA: Menteri Hadi Tjahjanto Klaim Berhasil Tingkatkan Kualitas Data Spasial
Dia mengakui program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menginginkan adanya kepastian hukum hak atas tanah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi atas aset tanah tersebut.
Oleh sebab itu, ia menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung berjalannya program PTSL.
BACA JUGA: Hadi Tjahjanto Sebut Kebijakan Satu Peta Mudahkan Usaha Masyarakat
"Kami akan terus dukung program PTSL hingga seluruh tanah masyarakat di Bumi Tuntung Pandang telah tersertipikasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk tahun 2023 kami juga sudah menganggarkan dan menargetkan sebanyak 15.000 sertifikat tanah melalui program PTSL," ungkap Sukamta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
