PKS Tolak Ibu Kota Dipindah ke Kaltim, Ini 8 Alasannya

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI menolak rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

“Iya (PKS menolak rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kaltim). Kita tunggu kajian yang lebih komprehensif dan RUU bersama dengan naskah akademisnya,” kata Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera kepada GenPI.co, Sabtu (28/9/2019).

Ada delapan alasan kenapa PKS menolak pemindahan Ibu Kota. Berikut rinciannya:

Pertama, Rencana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 baru dalam bentuk draf rencana teknokratik. Artinya RPJMN 2020-2024 ini belum menjadi dokumen perencanaan yang disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Kedua, dokumen kajian yang disampaikan Menteri PPN/Bappenas terkait pemindahan ibu kota masih dangkal dan sempit. 

Dangkal karena data dan kajian yang disajikan tidak memuat kalkulasi detail serta analisis. Sempit karena perspektif yang lebih mengemuka adalah dari sisi ekonomi sementara dari perspektif politik, sosial, budaya dan hankam tidak banyak disinggung.

Ketiga, persoalan sumber daya manusia para aparatur negara yang akan ikut terdampak. Saat ini, jumlah aparatur sipil negara mencapai dua juta orang yang kemungkinan besar 1 juta di antaranya harus terdampak ikut berpindah dengan rencana kepindahan ibu kota.

Keempat, pemerintah menjelaskan bahwa biaya perpindahan ibukota mencapai Rp 466 triliun, dan hanya 19 persen yang menggunakan APBN. Meski begitu, hal tersebut tentu saja akan berdampak serius kepada keuangan negara

Kelima, dari aspek distribusi PDB Indonesia tahun 2018 Jawa terutama di DKI (17,3 persen). Kalimantan Timur hanya menyumbang sekitar 4,26 persen. 

Pola yang demikian sudah terjadi sejak lama. Pemerintah ibu kota negara baru sulit untuk menyeimbangkan kontribusi per provinsi, karena stimulan ekonominya berbeda.

Keenam, Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur di dalamnya, selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut mencapai 40,8 juta ha. 

Walaupun pada dasarnya konsep yang ditawarkan pemerintah dalam wacana pemindahan ibu kota adalah forest city seperti di London, namun PKS menilai belum ada konsep yang utuh yang ditawarkan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Ketujuh, salah satu alasan utama pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota karena Jakarta dianggap sudah tidak layak mengingat banyaknya masalah seperti kemacetan, polusi udara, banjir, sampah. 

PKS mengusulkan agar selain “Kajian dan Kebijakan Teknis Pemindahan Ibu Kota”, pemerintah juga wajib membuat membuat “Kebijakan Strategis Nasional untuk Penyelesaian Masalah Perkotaan DKI Jakarta”.

Kedelapan, dari sisi pertahanan, pemerintah perlu mempertimbangkan posisi Kalimantan Timur yang berdekatan secara geografis dengan Laut Tiongkok Selatan yang sedang menjadi perairan sengketa atara Tiongkok dengan lima negara Asia lainnya. Perairan ini juga merupakan arena persaingan global antara AS dengan negara-negara sekutunya.
 

Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News