GenPI.co 
Indra Charismiadji pun menyayangkan lambatnya pengusulan NIP PPPK ini. Sebab, status ASN PPPK sudah dinantikan para guru honorer ini hampir 2 tahun.
"Di mana sisi kemanusiaan Pemprov DKI? Ribuan honorer lulus PPPK guru 2022 belum diangkat dan tidak digaji, mau ambil uang dari mana lagi mereka," jelas Indra Charismiadji.
"Apakah guru honorer ini harus ke pinjaman online (pinjol)?" sambungnya.
Selain itu, kata Indra Charismiadji, cukup banyak guru honorer di DKI Jakarta yang mengeluh soal gaji KKI atau kontra kerja individu belum dibayar.
BACA JUGA: Guru Honorer Lulus PG Desak Pemerintah, Ajukan 6 Tuntutan Soal Rekrutmen PPPK 2023
Menurut Indra Charismiadji, bahwa para guru itu takut bersuara, karena ketika protes, langsung diberi peringatan keras oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Guru honorer DKI sekarang ketakutan untuk meminta hak-haknya, karena ancaman pejabat DKI sadis," ungkap Indra Charismiadji.
BACA JUGA: Hilangkan Masa Kontrak Kerja PPPK, Usulan Dirjen Nunuk Suryani Semoga Terealisasi
Indra Charismiadji mengungkapkan, bahwa DKI Jakarta itu punya otonom sendiri untuk penggajian, karena tidak menggunakan dana APBN.
"Seharusnya DKI yang lebih dahulu memberikan SK PPPK kepada guru, bukan malah Kabupaten Sumenep," tegas Indra Charismiadji.
BACA JUGA: 5 Manfaat Minum Kopi Hitam Ternyata Dahsyat untuk Kesehatan, Rugi Kalau Tak Suka
Menurut Indra Charismiadji, guru honorer yang di DKI disebut KKI sudah membayangkan Mei menerima SK PPPK, sehingga Juni terima gaji dan rapelan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
