GenPI.co 
Akan tetapi, Nadiem Makarim menegaskan bahwa semua tergantung pemerintah daerah (pemda).
Pasalnya, sampai saat ini diketahui banyak pemda takut untuk mengusulkan formasi dan rekrutmen karena mengaku tak memiliki anggaran untuk penggajian guru PPPK.
Seharusnya, pemda sudah mengetahui, bahwa persoalan anggaran tersebut akan dialokasikan kementerian atau pemerintah pusat.
BACA JUGA: Anggota DPR Bongkar Program 1 Juta PPPK Guru: Harusnya Jadi Prestasi, Tetapi Malah Banyak Korban Honorer
"Seharusnya pemda tidak perlu ragu mengusulkan formasi PPPK guru 2023 sebanyak mungkin. Hal itu bertujuan agar guru lulus PG atau prioritas satu (P1) bisa selesai tahun ini," jelas Nadiem Makarim.
Nadiem Makarim pun kembali menegaskan, bahwa anggaran gaji dan tunjangan PPPK guru 2023 sudah disiapkan dalam dana alokasi umum (DAU).
BACA JUGA: Nasib PPPK Memang Buruk, Dikontrak 1 April Tetapi SPMT Baru Terbit 3 Juni, Tega Benar?
Oleh sebab itu, kata Nadiem Makarim, bahwa makin banyak usulan formasinya, maka akan makin banyak juga guru honorer yang akan terakomodasi dalam PPPK 2023.
"Kemendikbudristek akan terus bergerak agar pemda memaksimalkan usulan formasi PPPK guru 2023 ini," ujar Nadiem Makarim. (JPNN/GenPI.co)
BACA JUGA: 5 Manfaat Makan Okra Ternyata Menakjubkan, Rugi Kalau Tak Suka
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
