GenPI.co 
Dilansir dari ANTARA, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengatakan pembenahan kawasan kumuh tersebut melibatkan empat tahap. Pada fase awal, masing-masing wali kota di wilayah DKI mengidentifikasi wilayah prioritas untuk di tata.
Pendekatan CAP yaang kemudian disorot lantaran terlalu banyak makan anggaran berada pada tahap kedua. Dalam implementasinya,pendektatan CAP itu memanfaatkan konsultan dengan biaya mencapaiRp 556.112.770.
Dalam rinciannya, terdapat biaya langsung untuk personel Rp475.800.000. Jumlah itu untuk menggaji tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya.
BACA JUGA: Ungkap Lem Aibon Rp 82 M, William Bakal Diseret ke BK DPRD
Sementara biaya langsung non personel sebesar Rp29.757.030. Dalam penjelasan, dana tersebut dimanfaatkan untuk laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD)
Dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas.
Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Yuke Yurike mengaku terkejut dengan angka sebesar itu. Menurutnya, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.
"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa,coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya," ujar Yuke dalam keterangannya.(ANT)
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
