Honorer K2 Minta Pusat Jangan Lemparkan Masalah ke Pemda

Pemerintah harus memberikan status jelas untuk honorer. Mengingat setelah UU Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku, maka hanya ada PNS dan PPPK.

24 Januari 2020 12:12 24 Januari 2020 12:12
Redaktur: Tommy Ardyan

Honorer K2 Minta Pusat Jangan Lemparkan Masalah ke Pemda - GenPI.co

Pemerintah pusat harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah honorer. Ilustrasi (Foto: dok.JPNN.com)

Baik yang bekerja di Kementerian, lembaga negara dan di instansi pemerintah daerah. Dengan skema penyelesaian berdasarkan masa kerja dan usia yang mempunyai payung hukum jelas.

"Sehingga pemerintah daerah dan pusat tidak terus menerus melakukan pelanggaran UU ASN, serta melakukan pembiaran terhadap nasib maupun kehidupan warga negara yang dipekerjakan dengan upah yang tidak manusiawi. Karena setelah berlakunya UU ASN tidak ada lagi istilah tenaga honorer di dalam tubuh pemerintahan," pungkasnya.(*)

Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?