GenPI.co 
"Tenaga honorer merupakan permasalahan nasional yang harus diselesaikan bersama. Apalagi pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat yang menopang pelaksanaan program pembangunan nasional dan melaksanakan kebijakan pemerintah di berbagai bidang," ungkapnya.
Menurut Forum Honorer Indonesia, bahwa pemerintah lalai dan tidak ada komitmen menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang dipekerjakan bertahun-tahun pada negara.
BACA JUGA: Jet Tempur Rafale Prancis Gahar Banget, Ini Kata Menhan Prabowo
Hal tersebut tentu tidak selaras amanat UUD 1945 pasal 27 dan pasal 28.
Hasbi menegaskan, bahwa Forum Honorer Indonesia bersama seluruh komponen organisasi honorer lainnya tetap berkomitmen akan memperjuangkan tenaga honorer secara terus menerus.
BACA JUGA: PNS Usia 45 Tahun ke Bawah, Siap-siap Lakukan Ini ya...
Termasuk mengawal revisi terbatas UU ASN di DPR RI serta mendukung perjuangan tenaga honorer yang melakukan gugatan UU ASN di Mahkamah Konstitusi.
Maka dari itu, Hasbi pun mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi kebijakan dengan meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer secara nasional dari seluruh kategori.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Dewan Pembina Honorer Minta Pusat Jangan Lemparkan Masalah Honorer ke Pemda
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
