Honorer K2 Minta Pusat Jangan Lemparkan Masalah ke Pemda

GenPI.co - Pemerintah harus memberikan status jelas untuk honorer. Mengingat setelah UU Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku, maka hanya ada PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia Hasbi.

BACA JUGA: Jet Rafale Prancis vs Shukoi-35 Rusia, Menhan Prabowo Pilih Ini..

"Pemerintah harus memberikan solusi kebijakan terkait keberadaan tenaga honorer. Pemerintah tidak boleh membiarkan status tenaga honorer bekerja pada negara, tanpa kepastian payung hukum dan jaminan kesejahteraan maupun kesehatan," ungkap Hasbi kepada JPNN.com, Jumat (24/1).

BACA JUGA: Menteri Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK, Ini Kata Peneliti ICW...

Forum Honorer Indonesia meminta dan mendesak pemerintah pusat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

Pemerintah tidak perlu berdalih dengan berbagai alasan untuk melemparkan tanggung jawab penyelesaian tenaga honorer pada pemerintah daerah.

BACA JUGA: Kapal Selam Alugoro 405 Gahar Banget, Kekuatan Indonesia Melejit

Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Dewan Pembina Honorer Minta Pusat Jangan Lemparkan Masalah Honorer ke Pemda

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News