GenPI.co 
Darmawan menjelaskan, nantinya pemerintah dapat melihat kemajuan proses loading dari batu bara sehingga ketika terjadi gagal loading maka sistem langsung memberikan alert kepada pengusaha untuk bisa memenuhi kewajibannya.
"Jadi, bukan hanya kebijakan, tetapi juga ini langsung secara operasional secara day to day pengawasan ini dilakukan," tuturnya.
Berkaitan dengan evaluasi ini, imbuhnya, dukungan pemerintah datang melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur tentang evaluasi DMO dilakukan setiap bulan.
BACA JUGA: PLN Batam Pastikan Tower SUTT 150 kV Aman
"Ada di diktum ke delapan. Itu disebut, penetapan realisasi DMO untuk dana kompensasi evaluasi setiap bulan," ucapnya.
Bukti dari pengawasan dan perubahan tata kelola ini tercermin dari kondisi pasokan yang makin baik.
BACA JUGA: Pertama di Kota Jayapura, PLN Bangun SPKLU
Darmawan mengatakan, secara khusus pihaknya telah berkomunikasi dengan Ditjen Minerba untuk mengamankan pasokan batu bara.
Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan melanjutkan volume batubara yang sudah terkontrak.
BACA JUGA: Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara Beri Dampak Positif untuk PLN
Selain itu, untuk kontrak yang dilanjutkan serta kontrak batubara reguler bulan Februari seluruhnya telah dijadwalkan untuk dikirimkan ke pembangkit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
