GenPI.co 
Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi kebudayaan yang konkret. Pasalnya kondisi saat ini, kebudayaan belum menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu diperlukan political will dari Pemerintah dan Negara untuk sektor kebudayaan. Sehingga menjadi program prioritas pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Arief Natadiningrat Rabu 6/12). Arief yang juga Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon itu menambahkan Keraton se-Nusantara mengapresiasi dan mendukung setiap upaya dalam pembangunan kebudayaan oleh pemerintah dan negara.
“Hingga saat ini anggaran kebudayaan dalam APBN dan APBD masih sangat kecil, oleh karena itu FSKN mendorong peningkatan anggaran kebudayaan. Baik itu di tingkat pusat mau pun daerah," lanjut Arief.
Arief juga meminta agar pemerintah lebih banyak melibatkan keraton dalam setiap perumusan budaya. Ia pun mendorong pemerintah untuk memunculkan Keraton dan nomenklatur Keraton sebagai mitra strategis Pemerintah. Padahal dari 10 objek pemajuan kebudayaan hampir semuanya terdapat di Keraton. Di mana semuanya sudah dilakukan di Keraton-keraton se-Nusantara.
"Dengan segala keterbatasannya Keraton-keraton di Indonesia selama ini sudah melaksanakan 10 objek pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai luhur kebudayaan bangsa dan dalam rangka memperkokoh NKRI. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut Arief mengatakan, terbentuknya NKRI tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan peranan keraton sejak dahulu kala. Keraton yang tersebar di nusantara, merupakan sebuah mata rantai historis. Keraton memiliki nilai-nilai sosial kultural dari sistem budaya dan sosial masyarakat. Bahkan sejak beberapa abad yang lampau.
"Peran keraton sangat strategis bagi pengembangan serta kemajuan budaya. Ditinjau dari segi sejarah, perjalanan keraton sebagai salah satu pusat kebudayaan memiliki pengalaman yang potensial bagi perluasan kontribusi maupun pembinaan kebudayaan. Hal ini tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu peran keraton harus ditingkatkan," pungkasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
