ASEAN Gertak Junta Militer Myanmar, Ikut Seret Nama Indonesia

ASEAN Gertak Junta Militer Myanmar, Ikut Seret Nama Indonesia - GenPI.co
Militer Myanmar mengawal demonstrasi anti-kudeta militer di Kota Mandalay. Foto: Reuters/Stringer.

GenPI.co - Ketua dan sekretaris jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berencana untuk melakukan perjalanan ke Myanmar minggu ini, bahkan ketika kelompok 10 negara itu masih terpecah tentang bagaimana menanggapi kudeta militer di sana.

Myanmar adalah anggota ASEAN dan memiliki kebijakan tidak campur tangan dalam urusan anggota, tetapi telah memimpin upaya diplomatik utama untuk menyelesaikan krisis yang melanda negara itu sejak 1 Februari ketika militer melakukan kudeta dan menghapus secara demokratis pemerintahan terpilih.

Militer telah menahan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi dan memenjarakan lawan politik di tengah tindakan keras mematikan terhadap pengunjuk rasa, yang mengakibatkan krisis pengungsi yang berkembang dan runtuhnya ekonomi.

BACA JUGA:  Makin Mendidih, Pemerintah Bayangan Myanmar Tantang Junta Militer

Erywan Yusof selaku menteri luar negeri kedua untuk Brunei, membeberkan ketua ASEAN tahun ini dan Sekretaris Jenderal kelompok itu Lim Jock Hoi, juga dari Brunei, dijadwalkan akan bertemu dengan para pemimpin militer Myanmar minggu ini.

Sumber tersebut memperingatkan bahwa perjalanan bisa tertunda atau tergelincir oleh hambatan logistik dan diplomatik pada menit-menit terakhir.

BACA JUGA:  Makin Ngeri, Manuver Junta Militer Tak Beri Ampun Rakyat Myanmar

Tidak jelas apakah pasangan itu akan bertemu dengan penentang pemerintah militer, banyak dari mereka dipenjara atau bersembunyi.

Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), sebuah kelompok anggota parlemen Asia Tenggara, mengatakan sangat penting bahwa para pemimpin sipil dimasukkan dan bahwa perwakilan ASEAN harus bertemu Aung San Suu Kyi dan U Win Myint, yang adalah presiden sebelum para jenderal merebut kekuasaan.

BACA JUGA:  Bentrokan Militer vs Sipil, Junta Myanmar Umumkan Darurat Militer

“Jika ASEAN hanya bertemu dengan militer, itu berisiko, sekali lagi, berperan dalam latihan hubungan masyarakat junta dan memberi mereka legitimasi, padahal yang pantas mereka dapatkan hanyalah peringatan,” ujar Charles Santiago, ketua APHR dan anggota parlemen Malaysia, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (2/6/2021).

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya