GenPI.co 
"Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak dapat diterima," katanya kepada wartawan.
Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi membawa bobot politik.
Berbeda dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.
BACA JUGA: Ngeri, Grup Peretas Korea Utara Serang Jaringan Penting Korsel
Pasukan junta telah membunuh lebih dari 860 orang sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Junta mengatakan jumlahnya jauh lebih rendah.
Resolusi PBB menyerukan militer Myanmar untuk segera menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan mengakhiri pembatasan di internet dan media sosial.
BACA JUGA: Julukan 5 Presiden AS kepada Putin, dari Bromance Hingga Pembunuh
Majelis Umum juga meminta Myanmar untuk segera menerapkan konsensus lima poin yang dibuat dengan ASEAN pada April lalu.(*)
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
