GenPI.co 
GenPI.co - Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap 10 pemimpin militer Myanmar, serta dua konglomerat militer raksasa, dalam tindakan terberatnya terhadap kudeta 1 Februari dan tindakan keras berdarah terhadap pengunjuk rasa yang menuntut kembalinya pemerintah terpilih.
"Pasukan dan otoritas militer yang beroperasi di bawah kendali SAC telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius sejak 1 Februari 2021, menewaskan pengunjuk rasa sipil dan tidak bersenjata," demikian pernyataan Uni Eropa, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (20/4/2021).
BACA JUGA: Menlu Retno Ngamuk ke Myanmar, Indonesia Siap Turun Tangan
Diketahui, Myanmar telah diguncang oleh protes hampir setiap hari sejak kudeta dan militer telah meningkatkan upayanya untuk menghancurkan perbedaan pendapat bahkan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Barat telah mengutuk pengambilalihan mereka dan kekerasan yang meningkat.
Ribuan orang telah ditangkap sejak kudeta dan sedikitnya 738 warga sipil telah terbunuh, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik kelompok hak asasi manusia, yang memantau situasi.
Dan, lebih dari 4.000 orang telah ditangkap dan 3.261 masih ditahan, menurut kelompok tersebut, yang dituduh militer menyebarkan 'berita palsu'.
Uni Eropa juga mengambil tindakan terhadap Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), karena mereka 'dimiliki dan dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), dan memberikan pendapatan untuk itu'.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyatakan setelah pembicaraan virtual dengan rekan-rekannya di Uni Eropa bahwa pemerintah militer Myanmar perlu mendapat tekanan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
