GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi politik Kris Nugroho memberikan pandangannya terkait penyelenggaraan Referendum Terbatas Konstitusi 1945 di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait periodisasi presiden tiga periode.
Menurutnya, penyelenggaraan referendum itu hanya didasari pada spekulasi tingginya elektabilitas Presiden Joko Widodo, sehingga perlu dilanjutkan ke periode ketiga.
“Namun, konstitusi kita ini tidak memungkinkan hal tersebut, karena hanya dua periode. Kecuali jika ada semangat dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan referendum,” ujarnya kepada GenPI.co baru-baru ini.
BACA JUGA: Pius Rengka: Referendum Masa Jabatan Presiden Tak Melanggar UUD
Namun, Kris mengatakan bahwa perlu melewati putusan dari sidang umum MPR untuk mengadakan sebuah referendum.
“Sebab, referendum di dalam konstitusi itu memang tak bisa dilakukan begitu saja tanpa melalui hasil dari sidang MPR,” katanya.
BACA JUGA: Masa Jabatan Presiden 3 Periode akan Dibahas dalam Referendum Ini
Pengajar di Universitas Airlangga itu memaparkan bahwa upaya sebuah referendum untuk mencapai sidang umum MPR tidaklah mudah.
Pasalnya, harus dikumpulkan suara mayoritas anggota MPR untuk mencapai sebuah kesepakatan bahwa referendum itu diterima.
BACA JUGA: Kinerja Jokowi Moncer, 2024 Pilih Presiden Lewat Referendum
“Risiko politik dari referendum juga sangat besar. Sebab, referendum juga bisa memecah masyarakat Indonesia,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
