GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN), Zaki Mubarak meminta para penguasa untuk tidak menggunakan hukum sebagai alat memukul lawan-lawan politiknya menuju 2024.
"Banyak aktivis atau masyarakat sipil sudah memberi peringatan kepada pemerintah supaya tidak menyalahgunakan hukum, tapi kriminalisasi politik justru makin bertambah," ujar Zaki kepada GenPI.co, Senin (7/6).
Beberapa contoh kasus terjadi mulai dari penangkapan aktivis Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan petinggi KAMI Jumhur Hidayat, karena kritik kerasnya.
BACA JUGA: Puan Maharani Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati
"Itu merupakan contoh kecil saja bagaimana pemerintah menggunakan cara-cara represif untuk menumpas oposisi kritis," jelasnya.
"Jika itu terus berlanjut, publik makin tidak percaya kepada integritas pemerintah," sambungnya.
BACA JUGA: Pengamat Bongkar Manuver Novel Baswedan, Jleb
Dia menjelaskan saat hukum sengaja didesain tebang pilih untuk mendukung kepentingan politik tertentu, untuk memuluskan kandidat dalam pilpres 2024, hal itu dengan sengaja melumpuhkan demokrasi.
"Sebab penegakkan hukum (law enforcement) yang bersifat transparan dan akuntabel menjadi pilar dasar bagi sehatnya sistem demokrasi," ucap Zaki.
BACA JUGA: Pengamat Bongkar Pemerintah Ketakutan Jika Habib Rizieq Bebas
Dia menegaskan bahwa semua bentuk politisasi hukum harus dilawan untuk tegaknya demokrasi di negeri ini. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
