GenPI.co 
GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu balasan surat dari Komnas HAM yang tidak menghadiri pemeriksaan terkait pendalaman laporan dugaan pelanggaran HAM dalam TWK bagian dari alih status KPK menjadi Aparatur Sipil Negara atau (ASN).
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, KPK sudah mengirim surat pada 7 Juni 2021 atas ketidak hadiran pemimpin KPK tersebut.
Menurut Ali, TWK sudah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2029, PP Nomor 41 Tahun 2020.
BACA JUGA: KPK Panggil Kepala BKD Jawa Barat Yerry Yanuar
Pasalnya, konfirmasi Komnas HAM tentang pendalaman pelanggaran HAM yang dilakukan seorang pemimpin penting untuk KPK.
Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean turut angkat suara mengomentari hal tersebut.
BACA JUGA: Deretan Artis yang Pernah Masuk Radar KPK, Nomor 2 Bikin Kaget
Bahwa KPK meminta Komnas HAM untuk memastikan pelanggaran lebih dulu sudah tepat.
"KPK sudah benar," cuit Ferdinand di akun Twitter-nya, @FerdinandHaean3, Kamis (10/6/2021).
BACA JUGA: Polemik KPK Makin Panas, Respons Pimpinan 212 Menggelegar!
Pria berdarah Batak tersebut mengungkapkan, bahwa Komnas HAM seharusnya bisa lebih menjelaskan dan tidak bertindak seenaknya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
