Yandex Metrics
GenPI.co App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

Muncul Pasal Maut, Pakar: Jadi Presiden Jangan Baperan

Presiden diminta pakar jangan baperan. (Foto: Instagram/jokowi)
Presiden diminta pakar jangan baperan. (Foto: Instagram/jokowi)

GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS memberikan pernyataan menohok. Rencana pasal penghinaan presiden masuk ke dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dikritisi.

Fernando terang-terangan menentang pasal penghinaan presiden masuk kembali di RKUHP.

BACA JUGA:  Pasal Penghinaan Presiden Bikin Gaduh

Apalagi, pasal tersebut sudah pernah ada, lalu dihapus Mahkamah Konstitusi.

"Sebaiknya presiden atau wakil presiden jangan terlalu baper dalam menerima kritikan," kata Fernando kepada GenPI.co pada Sabtu (12/6).

Fernando blak-blakan menyebut pasal penghinaan presiden sudah tidak diperlukan lagi.

BACA JUGA:  Perlukah Pasal Penghinaan Presiden? Begini Analisis Pakar

Sebab, saat ini sudah ada berbagai instrumen lain yang sebenarnya serupa, seperti UU ITE.

"Ya, sebaiknya dihapus saja," katanya. Menururnya, negara seharusnya lebih mementingkan perlindungan kepada rakyat, bukan malah memperhatikan dirinya sendiri.

Jika pasal ini nantinya tetap disahkan, Fernando khawatir di masa yang mendatang ada pemerintahan yang justru memanfaatkan untuk memasung oposisinya.


Reporter : Chelsea Venda

Redaktur : Agus Purwanto

Share to LINE LINE Share to WhatsApp WhatsApp

BERITA LAINNYA

TANYA AHLI

Berita Tentang Komunitas Terbaru dan Terkini Hari ini


PARENTING