GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS merespons soal kondisi keamanan di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua yang sedang bergejolak.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi kepersertaan paslon bupati Erdi Dabi-Jhon Wilil ditengarai menjadi penyebabnya.
Menanggapi hal itu, Fernando membeberkan kepolisian harus berani bertindak tegas. Sebab, bisa saja konflik lanjutan yang lebih besar akan terjadi.
BACA JUGA: Prediksi Meleset, Rusuh di Yalimo Papua Berpotensi Perang Suku
"Tegas, tetapi juga hati-hati. Polisi juga perlu melakukan pemanggilan terhadap Edi Dabi," kata Fernando kepada GenPI.co, Jumat (2/7).
Menurut Fernando, polisi perlu untuk bekerja sama dengan Edi Dabi agar mengondisikan para pendukungnya. Harapannya, konflik lanjutan akibat kekecewaan putusan MK tidak terjadi.
BACA JUGA: Rocky Gerung Bongkar Persaingan Luhut dan Airlangga
Seperti diketahui, konflik di Yalimo berujung sampai pembakaran kantor penyelenggara pemilu dan kantor milik pemerintah lainnya.
Kerusuhan itu diduga merupakan aksi dari pendulung paslon Erdi Dabi. Sebab, kepesertaan paslon Edi Dabi didiskualifikasi karena belum memenuhi persyaratan.
BACA JUGA: Pernyataan Din Syamsuddin Menggetarkan, Mohon Disimak
Salah satu yang menjadi sorotan ialah aturan narapidana yang harus menunggu selama lima tahun untuk bisa kembali ikut ke dalam kontestasi politik.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
