GenPI.co 
Firli Bahuri menyebut, penjualan vaksin gotong royong melalui Kimia Farma berisiko tinggi.
"Perlu dibukanya transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong secara rinci, seperti nama, alamat, dan badan usaha," bebernya.
KPK meminta pelaksanaan vaksin gotong royong kepada individu hanya dapat melalui lembaga atau institusi yang menjangkau kabupaten atau kota.
BACA JUGA: Pria Minum Kopi Campur Madu, Istri Bisa Kewalahan
Seperti rumah sakit swasta seluruh Indonesia atau Kantor Pelayanan Pajak.(*)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
