GenPI.co 
"Gubernur, tergantung, kalau Gubernur DKI yang blusukan mungkin bisa, karena satu daerah itu adalah wilayah pemerintahannya," ungkap Refly Harun.
"Tapi kalau gubernur provinsi lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, kalau blusukan pasti akan berimpit dengan kepala daerah lainnya," lanjutnya.
Oleh sebab itu, Refly Harun kembali mengingatkan prinsip penting dari pelaksanaan otonomi daerah.
BACA JUGA: Analisis Ade Armando Mengerikan: Tinggal Menunggu Waktu...
"Jadi ini prinsip yang penting, karena yang memegang wilayah itu ada orangnya, yaitu kepala daerah otonom. Di dalam konteks DKI, wali kotanya bukan kepala daerah otonom karena dia tidak dipilih. Jadi ini konsep tata negara," beber Refly Harun.
Menurut Refly Harun, bahwa sebenarnya seorang presiden tak lagi memiliki ruang untuk melakukan blusukan, yang mana nantinya bisa dianggap sebagai aksi 'melangkahi' kepala daerah.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Sirsak Sangat Mujarab, Penyakit Kronis Ambrol
"Jadi sebenarnya Presiden RI tidak punya wilayah lagi untuk blusukan. Kalau dia blusukan ke daerah tertentu berarti dia mem-bypass bupati, wali kota, gubernur. Dalam konteks Jakarta, pastilah dia mem-bypass gubernur," jelas Refly Harun.
"Memang DKI ini wilayah presiden juga, tapi kalau kita bicara prinsip otonomi daerah, the first place-nya adalah wilayah dari seorang gubernur, yang saat ini bernama Anies Baswedan, yang sering dipersepsikan oposisi pemerintah," pungkasnya.(*)
BACA JUGA: Stamina Strong! Geprek Bawang Putih Tunggal Khasiatnya Cespleng
Heboh..! Coba simak video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
