Analisis Pakar Hukum: Yang Dilakukan Pemerintah, PDIP Tak Setuju

Analisis Pakar Hukum: Yang Dilakukan Pemerintah, PDIP Tak Setuju - GenPI.co
Analisis Pakar Hukum: Yang Dilakukan Pemerintah, PDIP Tak Setuju - Bendera PDIP. Foto: JPNN.com/GenPI.co

GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan mengungkapkan, bahwa untuk menjaga kewarasan demokrasi memang harus ada partai dan anggota DPR yang kritis terhadap kekuasaan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Refly Harun dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya.

Menurut pengamat politik ini, bahwa saat ini Partai Demokrat dan PKS yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

BACA JUGA:  Politikus PDIP Berani Tunjuk Sponsor Demo, Seret Tokoh Terkenal

"Coba bayangkan, kalau semua partai tunduk, satu kor semua setuju kepada pemerintahan, tidak ada lagi checks and balances," jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Selasa (27/7).

"Terima kasih kepada Demokrat yang menjalankan tugas itu bersama PKS, kalau PAN sih sudah jinak. Kalau PAN walaupun dia tidak mendapat kursi kekuasaan, selalu mengharap," sambungnya.

BACA JUGA:  Nanas Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Sangat Mengejutkan

Akademisi ini mengakui, bahwa Partai Demokrat saat ini merupakan salah satu partai yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

"Walaupun kita juga harus fair, bahwa ketika berkuasa, banyak juga yang harus dikritik dari Partai Demokrat. Jadi, nothing perfect. Itu hanya soal pembagian peran," ungkap Refly Harun.

BACA JUGA:  Awas! Mengonsumsi Vitamin D Berlebihan Ternyata Sangat Berbahaya

"Sama seperti ketika Demokrat berkuasa, PDIP yang paling getol mengkritik. Pokoknya, apa yang dilakukan pemerintah, PDIP tidak setuju. Dan itu memang perannya sebagai partai yang bersikap oposisional. Sama seperti Demokrat (saat ini)," lanjutnya.

Tonton video ini:

Berita Selanjutnya
Nusantara