GenPI.co 
GenPI.co - Sekjen PAN Eddy Soeparno menegaskan tidak ada pembahasan terkait amendemen UUD 1945 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal ini disampaikan untuk membalas tudingan politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani, yang mencurigai adanya pembahasan masa jabatan presiden pada pertemuan dengan elite parpol di Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan dan Bang Johnny G Plate Sekjen Nasdem, tidak ada pembicaraan terkait hal tersebut," kata Eddy Soeparno dikutip dari JPNN.com, Jumat (3/9).
Ia menjelaskan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para ketua umum partai koalisi dan sekjennya hanya membahas perkembangan penanganan Covid-19, program pemulihan ekonomi nasional, dan beberapa permasalahan lainnya.
BACA JUGA: Skema Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Terkuak, Ternyata!
"Permasalahan yang ada di lapangan terkait otonomi daerah dan progres tentang Ibu Kota Negara," lanjutnya.
Eddy menegaskan pernyataan yang menyebutkan adanya pembahasan masa jabatan presiden pada pertemuan itu ialah bohong.
"Tidak ada. Saya konfirmasi, jadi siapa yang mengatakan hal itu ada tentu itu adalah berita yang tidak benar dan tidak akurat," tegas Eddy.
Sebelumnya, Kamhar Lakumani mengatakan bahwa pihaknya mencurigai pertemuan Presiden Jokowi dengan elite partai politik di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/8) lalu, membahas masalah masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Jika Jabatan Presiden 3 Periode, SBY Bisa Turun Gunung
Kamhar menjelaskan dinamika politik di Indonesia tidak terjadi tiba-tiba, termasuk wacana presiden RI tiga periode, serta penambahan masa jabatan pemimpin Indonesia.
“Wacana ini sudah berulang kali dipresentasikan oleh aktor-aktor yang sama yang terafiliasi dengan penguasa," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat itu melalui layanan pesan, Kamis (2/9). (mcr8/jpnn)
Lihat video seru ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
