Karena ini tidak gratis, maka ketika terjadi konflik, penguasa tidak bisa berbuat apa-apa.
Secara etik penguasa harus membela rakyat, di sisi lain para penguasa telah "mendapat bagian" dari hasil pengusaha tersebut.
"Maka sulit baginya untuk bertindak objektif dan independen. Maka kecenderungannya adalah membiarkan atau menggunakan kekuasaan atau preman-preman untuk menggusur rakyat," jelasnya.
BACA JUGA: Cespleng! Daun Kersen Campur Madu Bikin Asam Urat Ambrol
Sementara pengusaha tidak mau lagi mengeluarkan ganti rugi, karena mereka merasa sudah menyelesaikan administrasi.
Apalagi kalau pengusaha-pengusaha tersebut sebagai cukong pilkada, maka lebih bisa dipastikan lagi konflik agraria tidak akan pernah bisa diselesaikan.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Mulai Besok 4 Shio Bergelimang Rezeki Nomplok
"Seperti kata Rizal Ramli buanglah threshold dalam Pilkada dan Pilpres sehingga tidak dimanfaatkan oleh cukong-cukong," pungkas Refly Harun.(*)
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News