GenPI.co 
Tidak haya itu, menurutnya, terjadi kemunduran reformasi demokrasi pada era Jokowi. Khususnya dalam reformasi TNI.
“Prinsip kehati-hatian, berdimensi membangun, dan menguatkan demokrasi adalah hal terasa makin hilang di priode kedua Pak Jokowi. Tak terkecuali dengan pemilihan panglima ini,” ucap Ray Rangkuti.
Di sisi lain, Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menyebut ada beban terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
BACA JUGA: Jokowi Tak Sadar Kena Kutukan Periode Kedua, Ahli Hukum UGM Beber
Menurut Hussein dalam Media Briefing bertajuk Menanggapi Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Panglima TNI di DPR yang dilaksanakan oleh KontraS, dugaan tersebut muncul dalam pemberitaan media Tempo pada 2003.
“Adanya berita dugaan terkai Jenderal Andika Perkasa di dalam terbunuhnya aktivis Papua Theys Hiyo Eluay. Meskipun ini tidak sampai diseret ke pengadilan, akan tetapi ini penting,” ujar Hussein.
BACA JUGA: Jokowi Tahu soal Mafia PCR, LKAB Minta Kawal Sampai Akhir
Bukan tanpa alasan menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah catatan bahwa dalam pemilihan Panglima TNI mendatang sangat penting untuk memastikan rekam jejak.
“Karena ini masih abu-abu, saya kira, Presiden Jokowi musti mengevaluasi dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait,” tandasnya. (*)
BACA JUGA: Pengamat: Dugaan Saya Benar Menteri Jokowi Terlibat Bisnis PCR
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
