GenPI.co 
GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan posisi Indonesia di tengah perkembangan konflik di Laut China Selatan.
Hal itu disampaikan Mahfud usai rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).
"Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut," ujar Mahfud MD.
BACA JUGA: Angkatan Laut China Jadi Kekuatan Maritim Terbesar Dunia, AS Keok
Namun, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut.
Mahfud menambahkan bahwa kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi.
BACA JUGA: Jokowi Tak Serius Tangani Konflik Laut China, Nama Andika Disorot
"Kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China Selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan bahwa konflik tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara dan kawasan.
BACA JUGA: China Bangun Benteng dan Pangkalan Militer di Laut China Selatan
Sementara itu, kata Mahfud, kepentingan ekonomi Indonesia menyangkut hak berdaulat atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
