Suara Lantang PSI Soal RUU PDP, Kinerja DPR Jadi Sorotan

GenPI.co - Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo menyoroti kinerja DPR yang hingga kini masih belum mengesahkan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi).

Ia berharap RUU itu segera ditindaklanjuti DPR jika tidak ingin diklaim sebagai pemalas.

Menurut Sigit, pihaknya khawatir pengesahan RUU PDP yang terus tertunda akan berdampak pada ketiadaan aturan yang jelas dalam akses internet.

BACA JUGA:  Politikus PPP Dorong Pemerintah Segera Sahkan RUU PDP

Sebab, saat ini aturan pelanggaran data pribadi yang ada hanya UU ITE dan Pornografi.

"Tahun ini perubahan kedua Undang-undang ITE yang diajukan oleh pemerintah masuk ke dalam daftar 40 RUU Prolegnas. Namun, RUU tentang Pemerintahan Digital yang diajukan oleh DPD RI tidak berhasil masuk," ujar Sigit kepada GenPI.co, Selasa (4/1).

BACA JUGA:  RUU PDP Tak Kunjung Disepakati, PKS Ungkap Penyebabnya

Sigit menjelaskan kondisi itu diperparah lantaran DPR enggan membahas RUU PDP, meski data Presiden Jokowi sempat tersebar di internet.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dengan kinerja DPR saat ini yang jauh dari kata baik.

BACA JUGA:  Data Nasabah BRI Life Bocor, DPR Desak Penyelesaian RUU PDP

"Saya khawatir dalam periode DPR sekarang, kita harus pasrah Internet kita hanya diatur dengan UU ITE yang direvisi berulang kali,” jelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News