Kritik Pernyataan Bahlil, Pengamat: Itu Tugas Tambahan Pemerintah

Namun, Indonesia sudah bersepakat untuk menggunakan sistem demokrasi elektoral.

Dengan demikian, menurut Dedi, keinginan pengusaha yang disuarakan oleh Bahlil tidak akan semudah itu tercapai.

"Artinya, mau tidak mau, harus mengikuti konstitusi terlebih dahulu dibandingkan dengan mengikuti dunia usaha," ucapnya.

BACA JUGA:  Pengamat Sentil Keras Menteri Investasi Bahlil, Terkait Jokowi

Menurut Dedi, negara harus bertanggungjawab terhadap kelangsungan demokrasi, yakni menggelar pemilihan presiden untuk mendapatkan pemimpin baru. 

"Salah satunya, yakni dengan melangsungkan pemilihan umum ataupun pemilihan-pemilihan sejenisnya yang memang sudah diatur di dalam undang-undang," tandasnya. (*)

BACA JUGA:  Pengamat Komunikasi Sentil Menteri Investasi Bahlil, Menohok

Simak video berikut ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News