Polemik JHT Bikin Gaduh, Pemerintah Dinilai Lemah

Polemik JHT Bikin Gaduh, Pemerintah Dinilai Lemah - GenPI.co
Polemik JHT Bikin Gaduh, Pemerintah Dinilai Lemah. Foto: Tangkapan layar Diskusi Online: Unboxing Kebijakan JHT Indonesia, Jumat (18/2).

GenPI.co - Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyoroti polemik Jaminan Hari Tua (JHT) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Sebelumnya, Kemnaker melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang JHT menimbulkan kegaduhan, khususnya di kalangan para pekerja. Dalam aturan tersebut, JHT baru bisa cair ketika pekerja memasuki usia 56 tahun.

Menurut Trubus, alasan JHT menjadi gaduh karena pemerintah tidak mengedepankan komunikasi kepada masyarakat lantaran fenomena yang disebut Post Truth.

BACA JUGA:  Menyoal Kegaduhan JHT, Kebijakan Pemerintah Dianggap Eror

Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Online: Unboxing Kebijakan JHT Indonesia, Jumat (18/2).

"Era digital sekarang, masyarakat bisa lebih percaya terhadap unggahan di media sosial alias Post Truth. Jadi, mengapa JHT ini menjadi polemik hingga gaduh? Itu karena lemahnya komunikasi pemerintah sekarang," ujar Trubus.

BACA JUGA:  Kisruh JHT, Moeldoko: Kalau Kena PHK, Masih Ada JKP!

Trubus menjelaskan suatu kebijakan harus jelas sampai kepada masyarakat, tanpa adanya kegaduhan lebih lanjut. Pemerintah pun dianggap lemah dalam hal komunikasi publik.

Menurutnya, pemerintah sejauh ini terkesan bungkam untuk mengadakan diskusi kepada para ahli kebijakan atau pun publik, sehingga kerap menimbulkan kegaduhan.

BACA JUGA:  Bu Ida Fauziyah, Permenaker JHT Menghambat Kesejahteraan Lho

"Jadi, yang saya lihat sekarang pemerintah enggan untuk dialog kepada pakar sebelum timbulkan kebijakan. Alhasil, publik pun bingung terhadap kebijakan JHT," jelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya