GenPI.co 
“Pilkada itu masih 2024. Artinya, dia datang dengan fasilitas negara, tetapi untuk kepentingan personal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Refly mengatakan bahwa kasus Zulhas ini adalah salah satu contoh kasus paling mudah untuk menyampaikan adanya konflik kepentingan dalam bernegara.
“Jadi, ini bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi bagaimana kita belajar tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Refly Harun.(*)
BACA JUGA: MK Penjaga Oligarki dan Banyak Omong Kosong, Kata Refly Harun
Lihat video seru ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
