GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan harus ada indikator yang bisa menyatakan penunjukan penjabat (pj) kepala daerah itu demokratis.
Ray Rangkuti menyatakan perlu ada indikator yang harus disepakati bersama dalam melakukan penunjukan tersebut.
"Misalnya, dalam peraturan Mendagri belum diatur, maka harus ada semacam satu konsensus bersama untuk menyepakati indikator dari demokratis itu," ucap dia di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (31/7).
BACA JUGA: Rencana DPRD Usulkan 3 Nama Pj Kepala Daerah, Ini Kata Formappi
Ray mencontohkan unsur demokratis itu bisa saja salah satu indikatornya, yakni memberi ruang masukan dari publik.
Selain itu, melibatkan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah dan kekuatan politik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
BACA JUGA: Pj Kepala Daerah Jabatan Publik, Bukan Tugas TNI-Polri
"Salah satunya juga termasuk DPRD," ujarnya.
Ray menyebut indikator itu untuk meredam setidaknya polemik yang berkepanjangan.
BACA JUGA: Penunjukan Pj Kepala Daerah Menimbulkan Kelemahan Demokrasi
"Sebab, persiapan pemilu serentak sudah running dan tahapan juga sudah dimulai. Saat ini polemiknya juga masih sedang berlangsung," ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
