GenPI.co 
Oleh karena itu, dia menduga DPRD bisa saja berpotensi melakukan politik transaksional jelang Pemilu 2024.
Lucius mengatakan bisa saja DPRD mencari berbagai cara untuk mendapatkan proyek-proyek itu.
"Saya mengira hambatan paling nyata terkait tuntutan modal untuk Pemilu 2024 akan muncul pada 2023. Tuntutan akan ketersediaan uang itu pasti akan makin riil saja bagi politisi yang mau maju lagi," terang pria asal Flores, NTT ini.
BACA JUGA: Rencana DPRD Usulkan 3 Nama Pj Kepala Daerah, Ini Kata Formappi
Lucius mengatakan sumber uang paling nyata itu APBD dan pasti mereka sangat berkepentingan untuk bekerja sama dengan kepala daerah.
"Dalam tanda petik untuk memastikan ada proyek yang mengalir ke mereka, kemudian mendapatkan dukungan (politik, red) dari sana," tuturnya.
BACA JUGA: Formappi: Relasi Penjabat Kepala Daerah dengan DPRD Mesti Jelas
Oleh karena itu, Lucius menyatakan juga penting bagi Kemendagri untuk membuat aturan teknis yang mengatur hubungan antara DPRD dengan penjabat kepala daerah. (*)
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
