GenPI.co 
GenPI.co - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan relasi penjabat kepala daerah dengan DPRD mesti jelas.
Lucius mengatakan penjabat kepala daerah merupakan orang yang ditunjuk pusat untuk menjadi pemimpin sementara suatu daerah.
Hal itu, kata Lucius, punya potensi dimanfaatkan DPRD untuk memolitikkan pengambilan kebijakan di suatu daerah.
BACA JUGA: Penjabat Kepala Daerah Dilarang Mencalonkan Diri di Pilkada 2024
Sebab, dia mengatakan kepala daerah terpilih saja kerap mendapat kesulitan, apalagi penjabat kepala daerah yang mana tidak dipilih langsung oleh rakyat.
“Sangat mungkin DPRD mengganggu pemerintahan yang dipimpin penjabat. Misalnya, DPRD bisa mengeklaim mereka adalah wakil rakyat, sedangkan penjabat hanya orang yang ditunjuk pusat,” ujarnya dalam diskusi di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (20/6).
BACA JUGA: KPK Beberkan Modal Calon Kepala Daerah Mau Menang Rp 50 Miliar
Dalam posisi tersebut, kata Lucius, legitimasi politik penjabat kepala daerah sangat lemah.
Dia mengatakan Kemendagri mesti memerinci legitimasi seperti apa yang dipunyai penjabat kepala daerah.
BACA JUGA: Perlu Ada Aturan Tunggal Soal Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah
“Sebab, durasi penjabat kepala daerah ada yang mencapai dua tahun. Itu hal serius, terutama untuk menciptakan pemerintahan yang efektif di bawah Pj,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
