GenPI.co 
Menteri Susi mengatakan, laut Indonesia yang begitu luas, menurutnya kerap kali dijadikan alur mobilisasi logistik para pelaku kejahatan dan terorisme.
“(Sekitar) 99,7% daratan perbatasan kita adalah laut, bukan daratan. Lautan terbuka tidak bisa kita pagari atau bentengi secara fisik. Tidak mungkin. Kita hanya bisa mengandalkan UNCLOS yang memang sudah diratifikasi oleh banyak negara,” ujarnya.
Susi Pudjoastuti menilai koordinasi antar instansi pemerintah dalam menjaga laut sangat penting. Ia juga menekankan bahwa instansi pemerintah harus satu komando dalam mencegah kejahatan yang dapat masuk melalui laut.
“Tidak boleh berbeda-beda karena itu akan membuat pintu masuk untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada radikalisme, ada terorisme yang menjadi persoalan dunia, bukan cuma Indonesia,” ujarnya dikutip siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam MoU tersebut prtama, pertukaran data dan informasi tentang dugaan atau indikasi terorisme di sektor kelautan dan perikanan.
Kedua, pencegahan paham radikal terorisme di sektor kelautan dan perikanan. Ketiga, peningkatan keterampilan usaha perikanan dalam rangka deradikalisasi kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme.
Keempat, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan BNPT dan KKP.
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
.webp)
