GenPI.co 
Ditambah lagi, tidak ada satu pasal pun dalam Perpres Nonor 83 Tahun 2019 yang menyebutkan kewenangan KSP mengatur TNI.
Anggota Komite I DPD RI itu juga berharap agar semua pihak menahan diri dan membiarkan penegak hukum menjalankan tugasnya.
"Kami serahkan semua pada kerja penyidik. Setiap komentar, apalagi dari pejabat publik, akan sangat berdampak bagi kedamaian Papua," tutur Filep.
BACA JUGA: Moeldoko Ancam Lukas Enembe: Apa Perlu Mengerahkan TNI?
Sebelumnya, Moeldoko menyinggung bila perlu TNI dikerahkan untuk pemanggilan Lukas Enembe yang memiliki banyak massa pendukung.
Dia turut menyebutkan ini soal hukum murni, bukan persoalan politik.
BACA JUGA: Terkait PMI, Jenderal Moeldoko Sampai Minta Tolong ke Masyarakat
"Soal Lukas Enembe, saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara. Maka, siapa pun harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tidak ada pengecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? Untuk itu, kalau diperlukan, ya apa boleh buat" kata Moeldoko, Kamis (29/9/2022).
"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? Untuk itu, kalau diperlukan, ya apa boleh buat," papar Moeldoko.(fri/jpnn)
BACA JUGA: Moeldoko Keluarkan Instruksi Tegas untuk Semua ASN Milenial, Begini Kalimatnya
Jangan lewatkan video populer ini:
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Moeldoko Pengin Kerahkan TNI untuk Panggil Lukas Enembe, Senator Filep Bereaksi, Menohok
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
