GenPI.co 
GenPI.co - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam tragedi kerusuhan di stadion Kanjuruhan, Malang.
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti pun membeberkan sejumlah penggaran yang dilakukan kedua institusi tersebut.
“Pertama, TNI-Polri melanggar peraturan perundangan-undangan,” ujar Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti saat dikonfirmasi GenPI.co, Senin (3/9).
BACA JUGA: KontraS Sebut Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan Tak Sesuai Prosedur
Menurutnya, pelanggaran tersebut terjadi lantaran pihak aparat melakukan tindak kekerasan saat menghalau penonton yang masuk ke dalam lapangan stadion Kanjuruhan.
“Tindakan sewenang-wenang TNI-Polri jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 170 & 351 KUHP,” tuturnya.
BACA JUGA: Jujur, Borneo FC Kecewa Liga 1 Berhenti karena Tragedi Stadion Kanjuruhan
Selain itu, menurutnya, setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum.
Adapun aturan tersebut mengacu kepada Pasal 11 ayat (1) huruf g Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
BACA JUGA: Unggah Video Tragedi Stadion Kanjuruhan, Media Asing Beri Peringatan
“Kedua, Penembakan gas air mata ke arah tribun penonton yang penuh sesak oleh Polri melanggar prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,” kata dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
