GenPI.co 
Dalam akun IG hillarybrigitta, dirinya berkata bahwa kali ini ia terpaksa harus minta untuk dipertemukan langsung dengan Menteri BUMN Erick Tohir, juga pihak Kementerian BUMN dan PT Asabri.
Hal ini dalam rangka menindaklanjuti laporan para warakawuri TNI yang banyak terkendala dan harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk mengurus hak santunan dari suami mereka yang telah gugur dalam tugas.
Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem ini sangat menyayangkan akan kasus ini bisa terjadi dilingkup perusahaan pelat merah negara.
BACA JUGA: Hillary Lasut Perjuangkan Sulastri Calon Siswa Bintara Polri di Polda Maluku Utara
“Padahal ini merupakan perusahaan milik negara yang seharusnya mempermudah dan menjamin perlindungan khususnya bagi mereka yang rela berkorban nyawa buat Indonesia,” katanya dalam akun IG @hillarybrigitta dikutip Rabu (16/11).
Hillary menandai juga akun IG Kementerian BUMN soal apakah mereka (@kementerianbumn-red) aware terhadap kasus ini. Padahal gaji prajurit dipotong rutin tiap bulan tapi kenapa selalu kepengurusan terkendala dan waktunya lama.
BACA JUGA: Bjorka Jual Data PeduliLindungi Rp 1,5 Miliar, Siapa yang Tanggung Jawab?
“Kemana uang prajurit yang dipotong tersebut? Apakah ada investasi yang macet? Kalau memang audit asabri clear, kenapa proses terlalu lama?" kata Hillary.
"Padahal kematian prajurit tidak mungkin dipalsukan karena proses administrasi dari institusi saja sudah double verifikasi,” tukasnya lagi sambil mengatakan kepada akun @martinmanurung yang merupakan Ketua Komisi VI DPR RI. (*)
BACA JUGA: Parpol Gaet Milenial Sebagai Jubir Untuk Dongkrak Suara
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
