GenPI.co 
“Indonesia merupakan negara hukum. Keadaan darurat itu juga bisa diukur oleh publik yang merupakan bagian dari masyarakat hukum Indonesia,” ujar Jansen.
Oleh sebab itu, menurutnya, penilaian subjektif presiden bukanlah titah yang serta merta harus jadi hukum.
“Apalagi UU Ciptaker tersebut sejak awal banyak ditolak masyarakat dan berakhir diuji ke MK. DPR harusnya menolak Perppu itu dan patuh pada putusan MK untuk diperbaiki,” ujar Jansen.(*)
BACA JUGA: Tegas! Partai Demokrat Tolak Perppu UU Ciptaker
Kalian wajib tonton video yang satu ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
