GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, mengingatkan semua pejabat dan penguasa dunia tidak ada yang abadi ataupun kekal.
Menurut dia, di penghujung akhir masa periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, publik disuruh menonton tingkah laku pejabat negara atau publik yang membuat hati miris.
Hal itu salah satunya semua kebijakan di bidang pangan, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat sudah tergadaikan kepada oknum mafia pangan.
BACA JUGA: 9 Pejabat Pemkab Jember Diduga Langgar Netralitas Pemilu
"Apapun keadaannya, sekarang semua dilakukan dengan cara upeti seperti masa penjajahan kompeni," ujar Samuel F. Silaen dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).
Sebab, itulah sebabnya Indonesia berjuang untuk merdeka dari penjajahan yang ada.
BACA JUGA: Polisi Sebut Ada Indikasi Beberapa Pejabat Jadi Sumber Dana KKB Papua
"Sekarang lucunya adalah justru yang menjajah negeri ini adalah pejabatnya yang mendapat penugasan dari rakyat. Tapi rakyat diposisikan sebagai obyek bukan subyek pembangunan. Sementara itu, pejabat negara lupa penderitaan rakyat karena mata hati mereka sudah tertutup hidayah Allah," tegas mantan fungsionaris DPP KNPI itu.
Dia menambahkan rakyat yang seharusnya dibantu, dimudahkan oleh penguasa justru digulung dengan berbagai permainan elite 'berkolusi' dengan oknum-oknum pemburu rente importasi pangan, sehingga rakyat harus membeli kebutuhan hidup sehari-hari dengan harga yang mahal karena berbagai upeti disetorkan dimuka sehingga terjadi high cost yang dibebankan kepada pembeli yakni rakyat.
BACA JUGA: Dugaan Penipuan Rekrutmen PPPK, Pejabat Sekretariat DPRD Cianjur Ditangkap
"Ketahuilah bahwa manusia lahir dengan telanjang dan matipun hanya memakai pakaian seadanya. Itupun tergantung pada pada agama yang dipeluknya. Jika pejabat yang mendapat penugasan dari rakyat tapi justru memeras keringat rakyat, apa itu bukan kezoliman struktural dan pembiaran dari institusi penegak hukum," jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
