Analisis Tajam Refly Harun, Beber Alasan Pecahnya Koalisi Jokowi

GenPI.co - Isu perpecahan partai koalisi pemerintah pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat ke publik. 

Hal itu terjadi karena adanya perbedaan sikap partai koalisi pendukung Jokowi dalam rencana revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

BACA JUGA: Eks Wagub Jakarta Angkat Suara, Sindirannya ke Anies Menggelegar

Diketahui Golkar dan NasDem mendorong revisi dilakukan, yang mana salah satu agenda utamanya menggeser pilkada menjadi 2022 atau 2023.

Sementara PDIP, partai utama koalisi, menolak revisi UU tersebut dan meminta semua pihak fokus dalam penanganan pandemi virus corona.

Tak hanya itu, Jokowi juga dengan tegas menolak dilakukannya revisi UU tersebut dan tetap menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2024, sesuai dengan yang diatur dalam UU Pemilu.

Menanggapi hal itu, Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai pecah kongsi partai koalisi ini adalah hal yang lumrah, mengingat masing-masing parpol pasti memiliki agendanya tersendiri.

"Namanya politik itu soal kepentingan, jadi bukan hanya soal hal yang rasional untuk kepentingan masyarakat,  bangsa, dan negara, tapi rasional bagi partai politik," kata Refly seperti dikutip dari channel YouTube pribadinya, Senin, (22/2). 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News