Analisis Tajam Refly Harun, Beber Alasan Pecahnya Koalisi Jokowi

Refly menilai jika Pilkada dilakukan di tahun 2024, akan menguntungkan Jokowi dan PDIP.

"Kenapa Jokowi ngotot 2024 diadakan Pilkada, 2022 dan 2023 tidak perlu, sederhana, karena di situ keuntungan Jokowi untuk mengendalikan pemilihan, sehingga presiden Jokowi masih punya pengaruh besar terhadap pemenangan calon presiden yang dia usung," jelasnya. 

BACA JUGA: Rocky Gerung Gembira, Kabinet Jokowi Gontok-gontokan

Refly menambahkan, Jokowi akan diuntungkan oleh Plt kepala daerah yang ditunjuk untuk memimpin hingga Pilkada dilakukan di tahun 2024.

“Presiden Jokowi akan untung di Plt-Plt atau pejabat kepala daerah, baik untuk pilpres, pileg, maupun pilkada. Nah inilah soalnya, soal seperti ini yang tidak disukai Golkar dan Nasdem,” ujarnya. 

Hal ini kata Refly, lantaran Golkar dan Nasdem adalah dua partai yang paling banyak menempatkan kadernya di jabatan kepala daerah.

Dengan demikian, lanjutnya, Golkar dan Nasdem akan dirugikan bila pilkada tak diselenggarakan pada tahun 2022 dan 2023 dan kepala daerah diisi oleh Plt. (*)

BACA JUGA: Ungkit Kasus Ahok, Jubir Jokowi Blunder, Diskakmat Refly Harun

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News