GenPI.co 
Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan bahwa hal yang sama pernah terjadi saat pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ketika (2008) SBY tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," jelasnya.
Oleh sebab itu, Mahfud MD menegaskan bahwa KLB Demokrat yang terjadi di Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.
"Bukan menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat," ungkap Mahfud MD.
Mahfud MD juga mengatakan bahwa pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai.
Menurutnya, sejak era Megawati, SBY, dan Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang adanya KLB untuk menghormati independensi partai politik.
"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujarnya.
Menurut Mahfud MD, kasus KLB Demokrat akan menjadi masalah hukum jika hasilnya didaftarkan ke Kemenkum-HAM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
