
BACA JUGA: Ngeri, Bupati Cantik Ancam Kirim Santet untuk Moeldoko
Din pun menyarankan agar pemerintah menolak keputusan KLB tersebut.
Pasalnya, pelaksanaan KLB tersebut tidak berizin, tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila.
"Jika Pemerintah mengesahkannya, akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia dan menciptakan kegaduhan nasional," jelasnya. (*)
BACA JUGA: Mengejutkan! Ferdinand Bilang Begini Soal Moeldoko
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News