Pakar Hukum Top Beber Fakta Partai Demokrat, SBY dan AHY Terpojok

Refly Harun pun mencontohkan, seperti jabatan Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketiga jabatan tersebut akan saling melengkapi satu sama lain.

"Kita tahu bahwa itu akan berganti-ganti, kalau Ketua Majelis tinggi berhalangan, itu akan digantikan oleh Wakil Ketua Majelis tinggi yang tidak lain adalah Ketua Umum," jelas Refly Harun.

"Kemudian kalau Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum yang akan menggantikan, kalau begini memang partai menjadi partai keluarga," imbuhnya.

Refly Harun menilai bahwa hal tersebutlah yang seharusnya menjadi koreksi dari Partai Demokrat. 

Tak hanya itu, Refly pun juga mengkritik AHY yang tiba-tiba menjabat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tanpa kaderisasi yang jelas.

"Bagaimana mungkin AHY tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik tanpa kaderisasi yang jelas, tanpa dia meniti jenjang kariernya," jelasnya.

Meski AHY merupakan sosok top, karena disebut-sebut juga sebagai calon presiden 2024, akan tetapi bagaimana pun kaderisasi partai politik harus ditaati. 

Perlu diketahui, Partai Demokrat pada kongres 2020 secara aklamasi mengangkat AHY putra SBY sebagai ketua umum untuk lima tahun ke depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News