Selain itu, Moeldoko cs juga meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan akta notaris terkait kepengurusan DPP Demokrat hasil kongres tahun 2020 di Jakarta.
Saat ini, yang terdaftar di Kemenkum HAM, adalah kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta.
“Meminta PN membatalkan Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP,” ujarnya. (*)
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News