Berita dpr ri terkini : DPR RI Bakal Panggil Mendagri...

Anggota DPR RI Muhammad Khozin menyebut cara satu-satunya menjalankan putusan MK soal pemisahan pemilu adalah amandemen.

Fraksi PKB DPR RI mengusulkan supaya kepala daerah dipilih melalui DPRD, dari yang sebelumnya melalui pilkada.

Politikus Golkar Abraham Sridjaja mengkritik pernyataan Staf Khusus Kemenham yang bersedia jadi penjamin penangguhan pelaku intoleransi.

Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menyatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.

Anggota Komite I DPD RI Paul Finsen Mayor merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Gubernur Wayan Koster menyebut Bali sepantasnya mendapatkan insentif dari pemerintah pusat, karena punya peran terhadap devisa.

Jimly Asshiddiqie merespons banyaknya pihak yang keberatan soal putusan MK yang keluar belum lama ini.

Waket DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan agar pemerintah melakukan diplomasi menyikapi kabar selebgram AP ditahan junta Myanmar.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan akan menyikapi putusan MK soal pemisahan pemilu.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I sebagai AKD membahas pencalonan dubes secara tertutup.

Anggota DPR RI Evita Nursanty merespons pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut sejumlah pulau dikuasai WNA.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra merespons putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Komnas HAM menyatakan dukungan terhadap putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan menolak putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Politikus PDIP MY Esti Wijayati sedih saat mendengar jawaban Menbud Fadli Zon terkait kasus pemerkosaan massal pada 1998.