Dalam kajian yang dilakukan oleh LKPHI, ditemukan adanya dugaan keterlibatan Tito dalam pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa demonstrasi berujung rusuh.
Mendagri Tito meminta jajarannya untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dengan mengirimkan siswa bermasalah atau nakal ke barak militer.