GenPI.co - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertimbangkan pemberlakuan lockdown di wilayahnya karena lonjakan kasus Covid-19 masih terus terjadi.
Sultan mengatakan upaya untuk menekan laju penularan Covid-19 telah dilakukan dengan menerbitkan perpanjangan PPKM skala mikro pada 15 Juni lalu.
Ia menyebut dalam kebijakan tersebut sudah mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat sampai di tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) dan padukuhan.
“Kami sudah kontrol di tingkat RT, RW, kalau gagal arep opo maneh (mau apa lagi). Kami belum tentu bisa nyari jalan keluar. Ya satu-satunya cara ya lockdown,” katanya di kantor Kepatihan Pemda DIY, Jumat (18/6).
Sultan mengungkapkan dalam perpanjangan PPKM skala mikro itu izin penyelenggaraan kegiatan masyarakat tidak cukup hanya dari keputusan tingkat kelurahan.
“Kecamatan juga ikut (mempertimbangkan keluarnya izin). Tapi kalau masih tembus (melonjak) lagi, arep opo maneh (mau cara apa lagi),” ujarnya.
Sultan menyebut tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) untuk pasien Covid019 sebelumnya hanya sekitar 36 persen.
Namun hanya dalam waktu sekitar satu minggu saja saat ini sudah mencapai kisaran 75 persen. Sultan mengatakan ia sudah membicarakan kondisi ini ke masing-masing kabupaten maupun kota.
“Senin nanti baru rapat bersama baik dengan dokter-dokter maupun dengan kabupaten kota. Mereka mau mengetatkan masyarakatnya nggak,” ucapnya.
Raja Keraton Yogyakarta ini juga menyebut belum mewacanakan menutup aktivitas pariwisata. Sebab jika dilakukan maka Pemda DIY harus mengganti biaya operasional pelaku wisata.
“Kalau nggak ada orang datang, (objek wisata) nggak akan buka. Tapi kalau kami tutup, saya harus mengganti mereka. APBD saya nggak akan mampu,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News